Bandung, Media Java - Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) akan menerbitkan kartu anggota buat semua penyandang disabilitas di Jawa barat. Masalahnya dalam sensus kependudukan online yang dikerjakan Tubuh Pusat Statistik (BPS) tidak ada materi quesioner mengenai disabilitas.
"Kesannya begitu umum, walau sebenarnya kami spesial. Tetapi bukan bermakna kami ingin diutamakan, tetapi ini supaya kami dapat menolong pemerintah dalam membuat program buat disabilitas serta irit budget (pencatatan) ," kata Ketua PPDI Jawa barat Norman Yulian pada detikcom, Rabu (19/2/2020).
Awalnya, kata Norman, pemerintah pusat pernah menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) sesuai dengan mandat UU 18, tetapi pendistribusiannya berkesan lamban. "Di Jawa barat juga belum memperoleh kartu itu, proses pendataannya juga susah," tuturnya.
Menurut dia pencatatan KPD harus lewat kecamatan atau desa. Tetapi fakta di lapangan, kata Norman, beberapa petugas banyak yang belum tahu kehadiran KPD itu.
"Selanjutnya kami akan membuat sendiri dengan mengerahkan jaringan kita di beberapa tingkat kota/kabupaten serta propinsi, jika didata oleh kita, database dapat lebih tepat," tuturnya.
Dari draft kartu anggota disabilitas yang diterima detikcom, terdapat info tentang jati diri umum sekaligus juga tipe disabilitasnya. Kartu itu berlaku seumur hidup.
Pencatatan akan dikerjakan dengan bekerjasama dengan Disdik Propinsi Jawa barat, untuk hitung jumlahnya siswa disabilitas di sekolah mengagumkan (SLB).
"Di step pertama kita akan bikin 10 ribu dengan sasaran empat bulan. Kita selalu membuat berkaitan sebab jumlahnya disabilitas terus bertambah, minimal kita akan bidik dua sampai tiga tahun untuk data disabilitas yang tepat," tuturnya.
Baca juga : Final Piala Gubernur Jatim: The Jakmania Dilarang Hadir Pada Laga FInal Demi Keamanan
0 Komentar