Anies Baswedan Dinilai Tidak Kosisten Terkait Izin Keramaian

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ( Javaonline88 )

Jakarta, Media java - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipandang tidak kosisten dengan pengakuannya berkaitan pemberhentian izin keramaian ditengah-tengah wabah virus corona (Covid-19). Sesaat demonstrasi Front Pembela Islam (FPI) yang menggalang massa di kantor Kedubes India, Jakarta, masih berjalan pada Jumat (6/3).

Ahli Kebijaksanaan Publik Kampus Trisakti Trubus Rahadiansyah memandang Anies seperti menjilat ludah sendiri sebab biarkan keramaian dalam tindakan itu. Demo itu cuma berlalu empat hari selesai Anies mengatakan akan menyetop penerbitan izin keramaian untuk menahan penebaran virus corona.

Lihat : Sandiaga Uno Buka Suara Terkait Ahok Jadi Kandidat Pemimpin Ibu Kota Baru

"Larangan itu panic policy, dibikin dalam keadaan cemas. Hingga saat ada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan citra dianya itu langsung menyepakati, langsung mengubah sikapnya sendiri. Ya seperti berkesan menjilat ludahnya sendiri," kata Trubus waktu dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (7/3).

Tidak hanya inkonsisten, Trubus memiliki pendapat Anies tidak merangkum kebijaksanaan itu dengan masak. Menurut dia, Anies tidak menimbang untung-rugi mengaplikasikan larangan keramaian itu.

Trubus menyebutkan salah satunya kerugian ialah menyusutnya retribusi hiburan sebab banyak acara yang akan diurungkan. Pada 2019, Pemprov DKI Jakarta kantongi Rp860 miliar dari retribusi hiburan. Tahun ini, DKI membidik Rp1,1 triliun dari retribusi hiburan.

"Kan pengusaha-pengusaha pada rugi, pedagang pada rugi, pada akhirnya warga jadi rugi," sebut ia.

Lihat : Sadiaga Uno : Meminta Anies Baswedan Fokus Terhadap Virus Corona

FPI Demo di Depan Kedutaan Besar India ( Javaonline88)

Menurut Trubus, sebaiknya Anies memusatkan kebijaksanaan pada publikasi, komunikasi publik, serta edukasi publik berkaitan langkah menahan penyebaran corona. Ditambah lagi pemerintah pusat tidak mengaplikasikan larangan kerumunan dengan nasional.

"Sebaiknya diseragamkan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak ada larangan di wilayah lain, ini menjadi kontraproduktif," papar ia.

Awalnya, Anies mengatakan akan menyetop izin kerumunan di Ibu Kota sesaat waktu. Kebijaksanaan itu diambil memberi respon masalah penyebaran virus corona supaya tidak menebar luas di daerah Jakarta.

"Mengajukan tahan dahulu yang belum keluar izinnya. Pemprov tidak keluarkan perizinan baru untuk pekerjaan perkumpulan orang dalam jumlahnya yang besar," sebut Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3).

Tetapi empat hari berlalu demonstrasi diadakan di Kedubes India di Jakarta. Tindakan protes perlakuan Pemerintah India pada umat Islam itu dimotori beberapa organisasi masyarakat, seperti FPI, PA 212, serta GNPF.

Satu hari sebelum penyelenggaraan tindakan, Polda Metro Jaya mengatakan sudah terima surat pemberitahuan tindakan di Kedutaan Besar India di Jakarta, Jumat (6/3) besok, yang diadakan oleh Front Pembela Islam (FPI), GNPF, serta Persaudaraan Alumni (PA) 212.

"Surat pemberitahuan telah diterima," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus waktu di konfirmasi, Kamis (5/3).