JAKARTA, BERITAJAVA - PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) terakhir sedang menjadi sorotan. Perusahaan BUMN asuransi ini menyodok sesudah dikabarkan ada skandal dalam pengendalian keuangannya.
Diambil BERITAJAVA dari situs resminya, PT Asabri adalah BUMN yang sahamnya 100 % dikendalikan pemerintah.
JAVAONLINE77 - TOGEL ONLINE
Produk asuransinya ditujukan untuk semua prajurit TNI, anggota Polri, serta PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan serta Polri.
Dibangun 1 Agustus 1971, perusahaan ini berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, tidak jauh dari Bandar Udara Halim Pertama Kusuma.
 |
| Kenali PT Asabri, Asuransinya Pensiunan Tentara - JAVAONLINE77 |
Sebelum dibuat Asabri melalui Ketentuan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971, asuransi prajurit TNI serta Polri diurus oleh PT Taspen (Persero).
Tetapi, karena ada ketidaksamaan batas umur pensiun serta efek pekerjaan yang tinggi pada TNI serta Polri, menggerakkan pemerintah membuat tubuh asuransi terpisah untuk prajurit.
Diluar itu, pembentukan Asabri dilandasi adanya program perampingan jumlahnya personel TNI dengan besar pada pertengahan tahun 1971, dan alasan pungutan yang terkumpul tidak sesuai dengan prediksi jumlahnya klaim yang diserahkan.
JAVAONLINE77 - SITUS TOGEL TERPERCAYA
Sebab alasan-alasan itu, Dephankam (sekarang Kemenhan) memprakarsai untuk mengurus premi tertentu dengan membuat instansi asuransi yang lebih cocok, yakni Perusahaan Biasa Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI) yang dibangun tahun 1971.
Dalam usaha tingkatkan operasional serta hasil usaha, karena itu berdasar Ketentuan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 bentuk tubuh hukum perusahaan diarahkan dari Perusahaan Biasa (Perum) jadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Direktur Intinya sekarang digenggam oleh Sonny Widjaya, seorang pernawirawan jenderal infanteri bintang tiga TNI AD. Direksi yang lain yaitu Herman Hidayat jadi Direktur SDM serta Biasa, selanjutnya Rony Hanityo Apriyanto jadi Direktur Keuangan serta Investasi.
Kenal PT Asabri, Asuransinya Pensiunan Tentara
Sesaat di barisan dewan komisaris, ada bekas deputi di Kementerian BUMN Harry Susetyo Nugroho jadi Komisaris Penting Asabri. Komisaris yang lain yakni Achmad Syukrani serta Rofyanto Kurniawan.
Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan agunan sosial, karena itu diundangkan Ketentuan Pemerintah no 102 tahun 2015 yang mengamanatkan PT Asabri (Persero) jadi pengelola program dengan 18 faedah, yang sebelumnya cuma terbagi dalam 9 faedah.
Ketentuan sekarang, memberi penambahan pekerjaan buat Asabri untuk untuk tingkatkan kesejahteraan prajurit TNI, Anggota Polri serta Pegawai ASN di lingkungan Kemhan serta Polri.
Penyelenggaraan pekerjaan asuransi PT Asabri (Persero) mengutamakan pada prinsip fundamen asuransi sosial yakni kegotongroyongan, dimana “yang muda menolong yang tua, yang berpendapatan tinggi menolong yang berpendapatan rendah serta yang beresiko rendah menolong yang beresiko tinggi”.
JAVAONLINE77 - IDNTOGEL
Awalnya, Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengutarakan kerugian dalam masalah PT Asabri tidak kalah besar dengan Jiwasraya, yaitu sampai Rp 10 triliun.
"Saya dengar ada rumor korupsi di Asabri yang kemungkinan itu tidak kalah fantastisnya dengan masalah Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," tutur Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020) kemarin.
Mahfud menjelaskan, awalnya sempat juga berlangsung terdapatnya tindak pidana korupsi di badan Asabri. Itu berlangsung saat dianya memegang Menteri Pertahanan di masa Presiden ke empat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Waktu itu, penemuan tindak pidana korupsi di Asabri langsung selesai ke proses hukum.
Memberi respon sangkaan korupsi di badan Asabri, Mahfud akan menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri BUMN Erick Thohir.
"Karenanya punya negara serta banyaknya besar (sangkaan korupsi), karena itu dalam tempo tidak lama saya akan undang Bu Sri Mulyani, jadi penyuplai dana negara serta Bapak Erick Thohir jadi Menteri BUMN, karenanya masuk BUMN, Asabri itu," tutur Mahfud.
Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi ini akan selekasnya mengulas permasalahan itu dengan ke-2 menteri itu, terhitung nilai kerugian negara.
"Untuk bertanya duduk permasalahannya," katanya.
0 Komentar